Pada tanggal 27 November 2015 Bapelkes (Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan) menyelenggarakan sosialisasi dan pelayanan terpadu mengenai program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus). Jamkesus sendiri adalah  program pelayanan kesehatan dan alat bantu yang menyasar 26, 839 penyandang disabilitas miskin di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program Jamkesus ini mendapat applause dari WHO yang merupakan badan dunia di bidang kesehatan karena baru pertama kali ada di Indonesia dan mengingat bahwa 3,1% dari total penduduk Yogyakarta yang berjumlah 3,5 juta mengalami kondisi disabilitas.

Kegiatan yang dilakukan ini merupakan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas yang telah dijamin oleh Konvensi Penyandang Disabilitas PBB (UNCRPD) dan telah diratifikasi Negara Indonesia yang sifatnya mengikat. Keputusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melahirkan program jaminan kesehatan yang khusus memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak dasar kesehatan disabilitas dipandang sebagai terobosan untuk merealisasikan salah satu butir konvensi global itu di tingkat akar rumput.

Tidak mengherankan jika  penyandang disabilitas mempunyai harapan besar program layanan kesehatan Jamkesus ini dapat diakses oleh semua disabilitas terutama mereka yang miskin. “Mereka rela menempuh perjalanan jauh secara mandiri datang ke layanan terpadu di sini walaupun pemasukannya sangat terbatas karena ingin memastikan data mereka terekam secara benar oleh pemangku kepentingan dan dapat diikutsertakan dalam program jaminan ini ke depannya” imbuh Wiwid, kader dan relawan Yakkum dari Nanggulan.

Drs. Sutedjo selaku Wakil Bupati Kulonprogo yang juga hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa sebagai penyelenggara organisasi besar bernama Negara, pemerintah bertanggung jawab memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak rakyat di dalamnya. Oleh karena itu jaminan kesehatan khusus bagi disabilitas ini kami sambut baik dan harus didukung.

Lebih lanjut lagi Bapak Elvy selaku Kepala Bapel Jamkesus yang juga turut hadir dalam acara tersebut juga menambahkan bahwasannya tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit terutama untuk memastikan bahwa program ini dapat mendorong perluasan keanggotaan, tidak hanya yang miskin tapi juga disabilitas yang mampu sehingga kelestariannya dapat tercapai. “Oleh karena itu kami juga mengajak beberapa lembaga seperti UCP RUK, Auditone dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM sebagai mitra Bapelsos karena mereka punya keahlian di bidang masing-masing dan mampu menggerakkan sumber daya dan jaringan mereka,” ungkapnya.

Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan beberapa lembaga yang bergerak di bidang disabilitas dalam pelayanan Jamkesus ini pastinya akan lebih memudahkan Penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses kesehatan dan alat bantu. Sehingga diharapkan pula kedepannya bahwa kemandirian penyandang disabilitas dari segi fisik ini akan lebih mendukung mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka di aspek yang lain.

 Tim Liputan Bisamandiri.com